Dalam hal anggaran, Disdikbud Kukar mengalokasikan sekitar 20 persen dari total APBD untuk sektor pendidikan. Pada 2024, anggaran Disdikbud mencapai Rp1,6 triliun, dengan Rp1,2 triliun di antaranya digunakan untuk gaji pegawai dan guru. Sisanya dialokasikan untuk berbagai program lainnya, termasuk dana BOS reguler, BOS daerah (BOSKAB), BOS afirmasi, serta perbaikan infrastruktur pendidikan.
“Semua sudah dikaji dan fokus utamanya adalah peningkatan kualitas SDM. Dalam penyusunannya juga harus disesuaikan dengan program kepemimpinan Bupati Kukaar,” sebutnya.
Thauhid juga menekankan bahwa pembenahan infrastruktur pendidikan tidak hanya terbatas pada perbaikan gedung sekolah. Berbagai aspek lain seperti penyediaan lahan, sarana dan prasarana, pengembangan kapasitas guru, serta penguatan peran komite sekolah juga menjadi perhatian utama dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih baik.
“Pendidikan bukan hanya soal memperbaiki sekolah yang rusak, banyak aspek lain yang harus diurus, dan tidak semuanya bisa diselesaikan hanya dalam setahun,” jelasnya.
Peluncuran road map ini akan dilakukan dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) dan direncanakan bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional serta HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Thauhid berharap, road map ini dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan literasi, numerasi, serta mempercepat digitalisasi pendidikan di Kukar.
“Kami akan fokus pada peningkatan literasi, numerasi, dan digitalisasi pendidikan sebagai prioritas utama,” tutupnya.
